Suara.com - Plt Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Raides Aryanto membenarkan adanya pemutusan sebagian titik layanan JakWiFi di permukiman warga. Ia menyebut kebijakan ini dilakukan lantaran anggaran untuk mengoperasikan internet gratis ini telah dipangkas.
Raides mengatakan, pihaknya sempat mengajukan anggaran Rp174 miliar untuk JakWiFi di 3.500 titik di Jakarta. Namun, akhirnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2023 disepakati dana yang dikucurkan kepada program ini menjadi Rp56 miliar untuk 1.263 titik.
"Titik JakWiFi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang," ujar Raides di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Namun, ia menyebut pihaknya tetap menetapkan standar satu RW ada satu titik JakWiFi. Tujuannya agar masyarakat tetap mendapatkan akses internet gratis sesuai di tiap wilayah.
"Seharusnya misal di tiap RW ada tiga (titik JakWiFi), kita tetap pertahankan ada akses poin internet di masing masing RW, minimal satu," ucapnya.
Ia mengakui, masyarakat masih membutuhkan program yang dibuat era eks Gubernur Anies Baswedan ini. Karena itu, pihaknya tetap menjalankan program JakWiFi ini untuk satu tahun ke depan.
"Artinya gini, bukan dihapus, nggak mungkin dihapus. Pemberian WiFi gratis ke warga itu kan kesetaraan bagi masyarakat," katanya.
Sebelumnya, mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati menyebut, Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mematikan layanan jaringan internet gratis atau JakWiFi di sejumlah lokasi. Program tersebut dibuat di era eks Gubernur Anies Baswedan.
Hal tersebut disampaikan Tatak melalui akun media sosial twitter miliknya @tatakujiyati. Tatak membagikan gambar yang menunjukan narasi masyarakat diminta membeli kuota internet karena layanan JakWiFi sudah diputus.
Baca Juga: Eks TGUPP Anies Tuding Heru Budi Sunat Anggaran JakWiFi, DPRD DKI Membantah
"Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," ujar Tatak dalam cuitannya, Senin (2/12/2022).
Tatak menduga pemutusan JakWiFi ini dilakukan karena ketidaksukaan terhadap Anies selaku pembuat program ini.
Ia menyayangkannya karena JakWiFi disebutnya bermanfaat bagi masyarakat.
"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," tuturnya.
Ia pun menyebut peniadaan program ini karena Pemprov DKI dan DPRD DKI setelah Anies lengser memotong anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
"Nampaknya ada pemotongan anggaran Jakwifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela," katanya.
Berita Terkait
-
Kemendagri Serahkan Penghargaan Aspek Kinerja Total Tingkat Provinsi Kepada Pemprov DKI Jakarta
-
Pj Gubernur Jakarta: Warga Kolong Jembatan dan Jalan Tol yang Direlokasi Akan Dapat Pelatihan
-
DPRD Jakarta Kritik Sistem Rotasi ASN Pemprov: Banyak yang Ngeluh Ingin Naik
-
Pemprov Masih Kaji soal Wacana Perpanjang STNK di Jakarta Mesti Wajib Uji Emisi
-
Lebih Banyak Negatifnya, NasDem Tolak Usulan Penarikan Retribusi Kantin Sekolah
Terpopuler
- Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Jokowi Sembari Tersenyum: Hormati Proses Hukum
- Fakta Unik Boxing Day yang Jarang Diketahui, Bukan Cuma Pertandingan Bola!
- Mengapa Tidak Ada Ilmu Bumi di Kategori Penghargaan Nobel?
- Gua Natal dari Limbah Botol Plastik diGerejaSanto Yusup Magelang: Kelahiran Yesus yang Sederhana
- Drama di Lapangan Lumpur: Indonesia vs Belanda di Natal 1947
Pilihan
-
Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Jokowi Sembari Tersenyum: Hormati Proses Hukum
-
Gua Natal dari Limbah Botol Plastik diGerejaSanto Yusup Magelang: Kelahiran Yesus yang Sederhana
-
Orang Dalam Bongkar Lokasi Hasto Kristiyanto Pasca Jadi Tersangka KPK
-
Hasto Kristiyanto Tersangka KPK, FX Rudy Buka Suara
-
Penerimaan Pajak Kalimantan Timur dan Utara Capai 87% Target, PPh Non-Migas Dominasi
Terkini
-
PDIP Tak Bakal Tinggal Diam Hasto Tersangka, Prof Agus Raharjo: Sejauh Mana KPK Kebal Serangan Politik?
-
Denda Damai Koruptor: Solusi Pemulihan Aset atau Ancaman Pemberantasan Korupsi?
-
Daya Beli Lesu Namun Pemerintah Naikkan PPN 12 Persen, Uskup Agung Minta Warga Tetap Kritis
-
Diskon Listrik PLN 50 Persen Jam Berapa? Simak Cara Mendapatkannya
-
Uskup Agung Jakarta Singgung Korupsi Jadi Alat Menjegal Orang: Berakar dari Feodalisme
-
Libur Nataru Aman? Ini Persiapan BNPB Cegah Ancaman Bencana
-
Token Listrik Diskon 50 Persen: Cara Dapat & Syaratnya!
-
Peta Politik Diprediksi Berubah Usai Hasto Kristiyanto Tersangka, PDIP Pasti Oposisi?
-
Asa Uskup Ignatius Suharyo di Natal 2024: Ingin Indonesia Seperti Bethlem, Lahirnya Pemimpin Melayani Bukan Dilayani
-
Hasto PDIP Tersangka KPK, Ceramah Lawas Rizieq Ledek 'Orang Zalim' Viral Lagi: Gue Ditangkap Gak Nangis