Suara.com - Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani menegaskan, jika pihaknya bukan mau menyerang PDIP lantaran punya sikap berbeda soal kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
"Enggak (nyerang), saya baca semuanya, saya ikutin semuanya," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).
Menurutnya, Gerindra hanya ingin membuktikan jika adanya Undang-Undang HPP yang mengatur PPN 12 persen itu telah disetujui bersama.
"Cuma teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama," katanya.
Sekjen Partai Gerindra ini mengingatkan, jika adanya kebijakan tersebut jangan seolah-olah itu bukan lah hasil keputusan bersama. Namun, menurutnya, kalau ingin memberikan pandangan lain dipersilakan.
"Dan jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya ya ini kan produk bersama gitu loh kira-kira," ujarnya.
"Kalau mau beri pandangan ya pandangan saja gitu kira-kira seperti itu. Enggak, enggak, enggak (nyerang)," sambungnya.
Soal Kader PDIP Kritik Kenaikan PPN
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengaku heran jika ada kader PDIP yang mengkritik kenaikan PPN 12 persen. Padahal, kata wanita yang akrab disapa Sara ini, anggota Fraksi PDIP Dofie Othinel yang menjadi ketua panitia kerja (Panja) dalam pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” kata Sara kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).
Saat mendengar penolakan dari PDIP soal kenaikan PPN 12 persen, Sara merasa heran. Jika ingin melakukan penolakan, seharusnya dilakukan sejak awal.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Ungkap Ada Upaya Mendelegitimasi PDIP Jelang Kongres dengan Isu PPN 12 Persen
-
Rocky Gerung Soal Kenaikan PPN 12 Persen: PDIP Salah, Tapi Itu Juga Warisan Jokowi
-
Gerindra Sebut Prabowo Sadar Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Picu Banyak Protes, Mau Dibatalkan?
-
PPN Berlaku 12 Persen, Tarif Bus Damri Hingga Kereta Api Naik Tahun Depan?
-
Salmon Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini 5 Alternatif Ikan yang Lebih Murah tapi Tinggi Protein
Terpopuler
- Akses ke IKN Terbatas: Jalan Retak, Kendaraan Berat Kena Pembatasan, Sistem Buka Tutup Aktif
- Akhir Tahun Berisiko, BMKG Berau Prediksi Pasang Tertinggi 31 Desember
- Ekonomi Kaltim Bertumpu pada Pengembangan Klaster Industri di IKN, Kok Bisa?
- Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini Perbandingan Harganya Beras Lokal
- Oknum ASN Positif Narkoba Jalani Rehabilitasi di BNN Kota Bontang
Pilihan
-
Akses ke IKN Terbatas: Jalan Retak, Kendaraan Berat Kena Pembatasan, Sistem Buka Tutup Aktif
-
Akhir Tahun Berisiko, BMKG Berau Prediksi Pasang Tertinggi 31 Desember
-
Ekonomi Kaltim Bertumpu pada Pengembangan Klaster Industri di IKN, Kok Bisa?
-
Oknum ASN Positif Narkoba Jalani Rehabilitasi di BNN Kota Bontang
-
Ayah dan Anak Ditangkap Usai Serang Wakar Kapal Hingga Tewas
Terkini
-
Disebut Walk Out hingga Nyenggol Kursi, Terkuak Alasan Erdogan Pergi saat Prabowo Pidato di KTT D-8
-
Pemprov DKI Mau Pakai BTT untuk Siswa yang Namanya Dihapus dari Penerima KJP Plus
-
Target Ekonomi 8 Persen, Prabowo Butuh Investasi Rp 13.528 Triliun
-
PDIP Dituding Provokasi Rakyat Soal PPN 12 Persen, Ancam Stabilitas Pemerintahan Prabowo
-
Indef: Prabowo Tak Bisa Capai Target Ekonomi 8 Persen Akibat Kabinet Gemuk
-
Kasus Timah, Bos PT SBS Divonis 8 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar
-
Prabowo Diminta Dorong Penggunaan Produk Lokal untuk Kurangi Impor China
-
Kasus Timah, Bos Perusahaan Smelter Suwito Gunawan Divonis 8 Tahun Bui
-
Hakim Vonis GM PT Tinindo Internusa 4 Tahun Penjara di Kasus Timah, Bayar Denda Rp 750 Juta
-
Apa Disertasi Doktor Ahmad Sahroni? Disebut Cocok Jadi Acuan Gagasan "Taubat" Koruptor Ala Presiden Prabowo!