Suara.com - Meski gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah bergulir, namun Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sorotan lantaran dinilai banyak kehilangan posisi.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio mengemukakan, dua partai tersebut harus melakukan evaluasi internal.
"Golkar dan PKS yang dipersepsikan banyak kehilangan posisi kepala daerah di Pilkada," katanya mengutip Antara, Selasa (24/12/2024).
Pria yang biasa disebut Hensat ini mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya tak hanya untuk Partai Golkar dan PKS, tetapi setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Apalagi dalam pencapaian dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) maupun Pilkada.
Hensat juga menyoroti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dinilainya perlu juga melakukan evaluasi internal sebagai pemenang pileg dan juga Gerindra sebagai pemenang pilpres.
Ia kemudian mengingatkan agar partai politik (parpol) jangan terjebak dalam evaluasi eksternal semata. Menurutnya, partai politik tidak hanya mempertanyakan yang dilakukan pihak luar seperti sistem pemilu, tapi juga wajib melakukan introspeksi.
"Jangan hanya terjebak melakukan evaluasi eksternal, 'kenapa hasilnya begitu?', 'apa yang dilakukan oleh eksternal kepada kami?'. Ini memang penting, tapi introspeksi juga wajib dilakukan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa evaluasi internal menjadi wajib untuk mengukur yang telah dilakukan selama tahun 2024 ini sudah sejalan dengan ideologi atau visi dan misi yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
"Apakah strateginya sudah tepat, kerja-kerja politiknya sudah tepat dengan ideologinya, arah-arah politiknya sudah tepat atau belum, ini semua harus dievaluasi secara menyeluruh," ujarnya.
Ia juga menilai partai politik selanjutnya dapat segera menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan politik di masa yang akan datang.
"Yang pasti, partai politik juga bisa mempersiapkan diri untuk lima tahun ke depan dengan cara evaluasi internal," katanya.
Berita Terkait
-
Kisah Sherly Tjoanda Sempat Tak Setuju Benny Laos Masuk Politik, Kini Gantikan Suami yang Tewas saat Kampanye
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Gantikan Sahbirin Noor, Bahlil Tunjuk Rikwanto Sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan
-
Kencang Wacana Pilkada Lewat DPRD, Mungkinkah Pilpres Dipilih MPR?
-
Pakar Tak Setuju Wacana Pilkada Lewat DPRD: Kalau Ada Tikus di Lumbung, Jangan Padinya Dibakar
Terpopuler
- Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Jokowi Sembari Tersenyum: Hormati Proses Hukum
- Fakta Unik Boxing Day yang Jarang Diketahui, Bukan Cuma Pertandingan Bola!
- Mengapa Tidak Ada Ilmu Bumi di Kategori Penghargaan Nobel?
- Gua Natal dari Limbah Botol Plastik diGerejaSanto Yusup Magelang: Kelahiran Yesus yang Sederhana
- Drama di Lapangan Lumpur: Indonesia vs Belanda di Natal 1947
Pilihan
-
Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Jokowi Sembari Tersenyum: Hormati Proses Hukum
-
Gua Natal dari Limbah Botol Plastik diGerejaSanto Yusup Magelang: Kelahiran Yesus yang Sederhana
-
Orang Dalam Bongkar Lokasi Hasto Kristiyanto Pasca Jadi Tersangka KPK
-
Hasto Kristiyanto Tersangka KPK, FX Rudy Buka Suara
-
Penerimaan Pajak Kalimantan Timur dan Utara Capai 87% Target, PPh Non-Migas Dominasi
Terkini
-
Di Tengah Krisis Gaza, Starmer Sampaikan Pesan Natal Penuh Harapan
-
Setyo Budiyanto dkk Gercep Jerat Hasto Tersangka, Uceng UGM Sindir Kinerja KPK Era Firli Cs: Kalian Memalukan!
-
Suriah-Iran Memanas, Peringatan Keras Damaskus pada Teheran
-
Mengenal Belalang Setan Beracun, Ini Ciri-ciri dan Habitatnya!
-
Setiap Jam Satu Anak Tewas di Palestina
-
Hasto PDIP jadi Tersangka KPK, Jokowi Tertawa Geli Namanya Disebut-sebut
-
Israel Terus Melanggar Kesepakatan Gencatan Senjata, PM Lebanon Minta Komite Pemantau Lakukan Ini
-
Hasto Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku, Cak Imin Mengaku Prihatin: Semoga Sabar...
-
Cak Imin Pastikan PPN 12 Persen Tak Menyasar Sektor UMKM dan Pariwisata
-
PDIP Tak Bakal Tinggal Diam Hasto Tersangka, Prof Agus Raharjo: Sejauh Mana KPK Kebal Serangan Politik?