Suara.com - Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani menegaskan, jika pihaknya bukan mau menyerang PDIP lantaran punya sikap berbeda soal kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
"Enggak (nyerang), saya baca semuanya, saya ikutin semuanya," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).
Menurutnya, Gerindra hanya ingin membuktikan jika adanya Undang-Undang HPP yang mengatur PPN 12 persen itu telah disetujui bersama.
"Cuma teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama," katanya.
Sekjen Partai Gerindra ini mengingatkan, jika adanya kebijakan tersebut jangan seolah-olah itu bukan lah hasil keputusan bersama. Namun, menurutnya, kalau ingin memberikan pandangan lain dipersilakan.
"Dan jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya ya ini kan produk bersama gitu loh kira-kira," ujarnya.
"Kalau mau beri pandangan ya pandangan saja gitu kira-kira seperti itu. Enggak, enggak, enggak (nyerang)," sambungnya.
Soal Kader PDIP Kritik Kenaikan PPN
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengaku heran jika ada kader PDIP yang mengkritik kenaikan PPN 12 persen. Padahal, kata wanita yang akrab disapa Sara ini, anggota Fraksi PDIP Dofie Othinel yang menjadi ketua panitia kerja (Panja) dalam pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca Juga: PDIP Sebut Tak Bermaksud Salahkan Pemerintah Prabowo Soal PPN 12 Persen: Kami Cuma...
"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” kata Sara kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).
Saat mendengar penolakan dari PDIP soal kenaikan PPN 12 persen, Sara merasa heran. Jika ingin melakukan penolakan, seharusnya dilakukan sejak awal.