Infografis
Suara.com - Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (22/12/2024) sempat tertunda karena adanya skors yang dilakukan pimpinan dewan. Sebab, agenda ini dianggap belum sesuai dengan aturan tata tertib anggota DPRD DKI.
Dalam paripurna ini, legislator akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang Pendirian PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT MRT Jakarta.
Kemudian, pimpinan akan meminta persetujuan dari para dewan yang hadir dalam rapat paripurna tentang pengesahan Raperda tersebut.
Saat rapat baru dimulai, Wakil Ketua Fraksi Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan meminta Ketua DPRD DKI selaku pemimpin rapat, Khoirudin mengecek kehadiran anggota dewan dalam rapat.
Baca Juga: Mau Maafkan Koruptor, Gerindra Sebut Gagasan Prabowo: Menghukum Harus Beri Nilai Manfaat
"Sesuai dengan tatib pimpinan, kehadiran untuk pengambilan keputusan disesuaikan dengan kehadiran fisik di ruangan rapat paripurna. Bukan dengan berdasarkan absen," ujar Ferrial.
"Kami mohon dicek apakah jumlahnya sudah sesuai dengan ketentuan, kalau memang belum sesuai dengan ketentuan, saya kira kami tunggu, sehingga betul-betul yang kami putuskan sesuai dengan aturan," lanjutnya.
Setelah itu, Khoirudin mengecek daftar hadir. Hasilnya ada 73 anggota dewan yang mengisi tanda tangan kehadiran.
Ia menganggap syarat kuorum 2 per 3 dari jumlah anggota dewan telah terpenuhi. Diketahui anggota DPRD DKI berjumlah 106 orang. Artinya, syarat kuorum paripurna minimal adalah 70 orang.
Menimpali, Ferrial menganggap jumlah anggota dewan yang hadir tak sesuai dengan jumlah tanda tangan.
Baca Juga: Pameran Yos Suprapto Dibredel, Dandhy Laksono Ucap Terima Kasih ke Fadli Zon: Hidup Lekra!
"Dari Demokrat yang hadir hanya 4 orang, yang disampaikan tujuh. Jadi tiga orang tidak ada. Sesuai dengan tatib, adalah sesuai dengan kehadiran fisik, bukan absen. Tolong diselesaikan oleh pimpinan. Kita hitung saja kita lihat," jelas Ferrial.
Khoirudin pun tetap melanjutkan rapat dengan alasan akan menghitung jumlah kehadiran anggota menjelang permintaan persetujuan.
Politisi PKS itu pun memenuhi janjinya dan meminta anggota DPRD DKI yang hadir dihitung ulang. Begitu dihitung, hasilnya baru ada 60 orang yang hadir.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir, PDIP hanya tujuh dari 15, NasDem-PPP 6 dari 11, Gerindra 9 dari 14, dan PAN 6 dari 10.
Hanya Fraksi Golkar yang memenuhi aturan 2 per 3 karena dihadiri 9 dari 10 anggota.
Wakil Ketua DPRD DKI Basri Baco mengingatkan kehadiran anggota dewan dalam rapat bukan berdasarkan tanda tangan semata, melainkan fisik.
"Fraksi yang kosong banget seperti PKB, PSI, PDIP. Mohon dibantu kita masih kurang 12 (anggota yang hadir). Karena kita harus menajlankan tatib yang kita buat sendiri, yang isinya itu 2 per 3 kehadirannya fisik bukan tanda tangan," ucapnya.
Akhirnya, Khoirudin mengambil keputusan untuk skors sementara rapat paripurna. Para pengurus fraksi diminta segera memanggil anggotanya yang belum hadir untuk datang ke ruang paripurna.
"Sudah ada 60 orang, masih kurang 10 orang lagi. Saya minta seluruh ketua fraksi datang ke depan. Saya skors dengan baca hamdalah," pungkasnya.
