Kaleidoskop 2024: Dinamika Parpol di Tahun Politik, Golkar Dipimpin Bahlil, PDIP Takut Diawut-awut

Suara.com - Tahun 2024 menjadi tahun di mana dinamika di partai politik kencang terjadi. Sejumlah partai menggelar Kongres maupun Muktamar untuk memutuskan kebijakan baru hingga mengganti pucuk pimpinan.

Beberapa partai menggelar Kongres pada Agustus 2024. Partai-partai itu seperti Golkar, NasDem hingga PAN. Berikut ulasannya:

Munas Golkar

Golkar menjadi partai yang hangat dibicarakan pada 2024 ini. Bagaimana tidak, sedianya Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada akhir tahun mendadak harus dipercepat ke bulan Agustus 2024.

Baca Juga: Strategi PDIP Selamatkan Hasto dari Jerat KPK: Kami Lagi Fokus...

Hal itu setelah sang ketua umum saat itu Airlangga Hartarto mendadak menyampaikan pengunduran dirinya. Ia resmi menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketum Partai Golkar pada Sabtu (10/8/2024) malam.

Dalam keterangan resminya, Airlangga menyebut pengunduran dirinya dilakukan karena ingin memuluskan transisi pemerintahan dari kepemimpinan presiden dan wakil presiden Joko Widodo alias Jokowi-Maruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Airlangga juga menyebut keputusan ini dibuat demi menjaga keutuhan partai lambang pohon beringin itu.

Dinamika pun terjadi Golkar kemudian menetapkan Agus Gumiwang sebagai Plt Ketum Golkar. Munas pun akhirnya diputuskan untuk mengisi kekosongan.

Nama Menteri ESDM kala itu yakni Bahlil Lahadalia tiba-tiba mencuat ke permukaan sebagai sosok pengganti Airlangga. Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang bicara soal kemungkinan Bahlil Lahadalia ditetapkan langsung sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru dalam Munas. Pasalnya Bahlil paling berpotensi menjadi calon tunggal ketua umum, usai Ridwan Hisjam gagal maju.

Ya kalau hanya satu kader partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau dianggap memenuhi persyaratan ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal," kata Agus di arena Rapimnas dan Munas Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Baca Juga: Ada Jalur Praperadilan buat Gugat KPK, PDIP Tak Elegan jika Koar-koar 'Kriminalisasi' soal Status Tersangka Hasto

Dengan hanya calon tunggal, kata Agus, jika memenuhi syarat juga Bahlil kemungkinan besar akan langsung ditetapkan sebagai ketua umum yang baru alias aklamasi.

"(Kalau memenuhi syarat) dan kan segera kita tetapkan dalam munas ini," katanya.

Munas pada akhirnya benar-benar mengesahkan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Dia ditetapkan sebagai formatur tunggal.

Seluruh DPD tingkat I dan II serta organisasi pendiri, hingga organisasi sayap menyatakan mendukung Bahlil menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

Namun, usai menjadi Ketum, Bahlil bukannya tanpa halangan. Ada kabar jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Surat Keputusan (SK) Menkumham soal AD/ART yang mengesahkan kepengurusan partai yang baru di bawah Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan jika adanya kabar tersebut merupakan kabar hoaks atau bohong.

"Oh itu hoax," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (16/11/2024).

Ia mengaku enggan menanggapi lebih jauh m,engenai kabar tersebut. Terlebih kabar tersebut hanya lah kabar bohong saja.

"Saya enggak perlu menanggapi yang hoax ya," ucapnya.

Kongres NasDem

Masih di bulan yang sama, Partai NasDem juga melakukan Kongres. Menariknya sebelum Kongres ini dimulai, pada Juli 2024 Surya Paloh sempat mengeluarkan pernyataan jika ada kemungkinan NasDem ke depan akan dipimpin oleh seorang perempuan.

Hal itu disampaikan Surya Paloh dalam sambutannya di acara pembukaan Simposium Perempuan dalam rangka Pra Kongres NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

"Kembali kami menegaskan institusi partai ini sudah tidak lagi perlu berpolemik dalam arti kesetaraan gender, bahkan kami sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan saya menyatakan, selayaknya pun kalau perlu memang kaum perempuan yang memimpin kaum pria di partai ini," beber Paloh.

Ia mengatakan, Indonesia membutuhkan kehadiran pergerakan kaum perempuan yang bukan lagi berpikir pada masalah-masalah yang terbatas bagi kebutuhan konsumsi, tetapi juga strategi bagaimana pendidikan kehidupan kebangsaan dan moralitas kebangsaan dimulai dari pendidikan rumah tangga.

Namun Kongres ke III NasDem pun dimulai dengan digelar di JCC Senayan, Jakarta. Pada akhirnya NasDem tetap memutuskan dalam Kongresnya jika Surya Paloh dipilih sebagai Ketua Umum Partai kembali untuk periode 2024-2029.

Namun yang menarik, dalam Kongres ini, NasDem kembali mesra dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Usai sebelumnya bersebrangan lantaran NasDem pada Pilpres 2024 memilih mengusung Anies Bswedan sebagai calon presiden.

Jokowi hadir dalam Kongres NasDem dengan mengenakan pakaian berwarna biru dongker khas NasDem. Bahkan dalam kesempatan itu Jokowi sempat bersalaman dengan Anies Baswedan yang dianggap sebagai antitesanya kala itu.

Kongres PAN

Selain NasDem, Partai Amanat Nasional atau PAN juga menggelar Kongresnya pada Agustus 2024. Hampir tak ada riak-riak berarti terjadi jelang partai berlambang matahari biru itu menggelar kongres.

Secara aklamasi PAN kembali memilih Menteri Perdagangan kala itu yakni Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum.

Namun yang menariknya usai Kongres, PAN mengambil langkah berani sebagai regenerasi yakni dengan memilih Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai Sekretaris Jenderal partai.

Muktamar PKB

Tahun 2024 juga menjadi tahun juga penuh dinamika bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di mana sang ketua umumnya yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memilih jalan untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Cobaan datang jelang Muktamar di Bali. Pelaksaan Muktamar itu digelar pada akhir Agustus 2024 sempat mendapatkan 'gangguan' dengan adanya aksi demo sejumlah orang yang memakai atribut PKB dan mengatasnamakan sebagai Nahdliyin.

Namun Cak Imin menyindir keras pihak yang mencoba untuk menganggu pelaksanaan Muktamar PKB ke VI di Nusa Dua Bali, 24-25 Agustus 2024.

“Saya ingin imbau, kalau kalian orang baik, datanglah baik-baik tanpa harus mengirim preman untuk menganggu kami,” kata Cak Imin.

“Kalau kalian orang baik, jadilah manusia yang gentel, tunjukan muka kalian. Kalau kalian kader NU, jangan jadi kader NU yang pengecut!” sambungnya dengan suara lantang.

Namun pada akhirnya Muktamar PKB tetap berjalan dan kembali memilih Cak Imin sebagai Ketua Umum. Menariknya Muktamar PKB juga menetapkan KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB yang baru.

Cobaan belum berhenti, sejumlah fungsionaris DPP PKB berencana menggelar Muktamar tandingan di Jakarta. Hal itu dilakukan dengan alasan Muktamar ke-VI PKB di Bali yang menunjuk kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum dianggap janggal.

A Malik Haramain selaku Sekretaris DPP PKB, menyampaikan, jika pelaksaan Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi serta cacat organisatoris.

Namun Cak Imin lagi-lagi melawannya dengan menegaskan jika partainya dijaga oleh konstitusi negara. Ia pun lantas mengajak seluruh pihak dapat bersama-sama untuk saling tegakakan konstitusi, bukan di atas nafsu politik.

"Saya ingin sampaikan PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara, yang mengganggu PKB berarti mengganggu konstitusi Indonesia. Merusak independensi PKB berhadapan dengan institusi negara," kata Cak Imin.

Ia menegaskan bahwa PKB merupakan pilar bangsa. Menurutnya, di parlemen PKB menjadi satu-satunya partai politik ahli sunnah wal jamaah terbesar.

Cak Imin juga menegaskan jika adanya wacana Muktamar tandingan tidak jelas. Ia menegaskan pula jika PKB pasca Muktamar ke-VI di Bali ingin menjadi partai independen. Ia menegaskan, PKB sudah tak ada urusannya dengan PBNU.

Mukernas PPP

Akhir tahun 2024 juga diwarnai pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-II Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Usai gagal lolos ke parlemen Senayan kepemimpinan M Mardiono di PPP jadi sorotan.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M. Romahurmuziy alias Rommy mengatakan, jika Mukernas II PPP yang akan dibuka pada Jumat (13/12/2024) malam harus dijadikan ajang evaluasi atas kegagalan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono.

Menurutnya, Mukernas ini harus mencatat bahwa kepemimpinan DPP PPP kali ini secara nyata gagal dan sudah kehilangan legitimasi secara moral.

Rommy mengingatkan agar Mukernas PPP ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para Pimpinan Majelis yaitu pada bulan Februari 2025. Ia pun bahklan meminta jajaran DPP PPP sekaligus Mardiono untuk bertaubat.

Membalas Rommy, Mardiono menyampaikan jika dirinya setiap hari selalu menjalankan ibadah salat taubat. Menurutnya, setiap insan muslim harus bertaubat lantaran setiap hari telah memproduksi dosa.

Mukernas pun akhirnya selesai digelar dengan menghasilkan sejumlah poin penting. Pertama hasilnya, soal penetapan jadwal pelaksanaan Muktamar PPP ke-10 2025. Menurut Mardiono, para peserta Mukernas sepakat waktu Muktamar digelar setelah hari raya Idul Fitri dan waktu pastinya diserahkan ke DPP.

Kemudian yang ke dua, disepakati soal transformasi partai usai tak lolos ke Parlemen dalam Pemilu 2024.

Lalu, lanjut Mardiono, yang ketiga adalah telah disepakati dalam Mukernas tidak ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Namun Rommy pun tetap berharap ada perubahan AD/ART agar PPP bisa menerima calon ketua umum partai pada Muktamar tahun depan dari eksternal partai.

Jelang Kongres PDIP

Sementara itu, PDI Perjuangan atau PDIP akan menggelar Kongres pada tahun depan. Namun jelang Kongres, akhir tahun ini PDIP harus menghadapi dinamika.

Megawati Soekarnoputri mengungkapkan dirinya mencium adanya gelagat pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya Kongres PDIP yang akan digelar 2025 mendatang.

"Karena aku juga ada nih berita nanti di kongres. Karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau 'diawut-awut' saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu 'awut awut' partai saya," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Mega sendiri tidak menjelaskan secara rinci pihak mana yang diduga akan mengganggu jalannya Kongres PDI Perjuangan pada 2025.

Presiden Ke-5 RI ini juga tidak menjelaskan secara rinci apa penyebab munculnya gerakan lain yang akan mengganggu jalannya kongres tahun depan.

Namun jelang beberapa hari dari apa yang disampaikan Megawati, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus tak membantah soal adanya isu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan mengacak-acak Kongres PDIP lewat pergantian Sekjen Partai.

24 Desember 2024 pun kabar kurang mengenakan datang buat partai berlamabang Banteng tersebut. Sekretaris Jeneral PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.

PDIP sendiri menganggap adanya hal itu telah membuktikan apa yang disampaikan Megawati sebelumnya jika ada pihak yang memang ingin mengacak-acak partai jelang Kongres.

"Sebagai peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh ibu ketua umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan diawut-awut pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan," kata Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun dalam jumpa persnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024) malam.

PDIP juga mencium aroma politisasi hukum dibalik penetapan tersangka Hasto oleh KPK.

Hasto sendiri sudah buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Hasto menegaskan jika dirinya akan taat terhadap hukum.

Hal itu disampaikan Hasto melalui keterangan video yang diperoleh Suara.com, Kamis (26/12/2024).

"Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum," kata Hasto dalam keterangan video.

Selain itu, ia meminta semua kader PDIP untuk menjaga marwah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain itu semua kader diminta untuk berani menyuarakan kebenaran.

Hasto menyampaikan jika pihaknya sudah menyiapkan antisipasi terhadap berbagai macam resiko usai memilih bersikap melawan tembok kekuasaan.

"Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah," ujarnya.

"Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memekikkan salam Merdeka, Merdeka, Merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak," katanya.

"Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun, siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih. Merdeka!," sambungnya.